Headlineislam.com - Pemerintah beberapa waktu lalu berencana membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Thahrir Indonesia (HTI). Lantas bagaimana kelanjutannya?
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto meminta semua pihak untuk menunggu keputusan pembubaran tersebut. Namun yang pasti, pemerintah serius untuk menghadapi ormas yang dinilai membuat keresahan dan tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Bukan hanya HTI.
"Oleh karena itu tunggu. Kita tidak kemudian kendur," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).
Sejauh ini, katanya, pemerintah masih terus mengkaji ormas mana saja yang bakal dibubarkan. "Mudah-mudahan secepatnya. Kita segera memutuskan tidak hanya satu ormas tapi seluruh ormas yang nyata-nyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangka membentuk ormas," tegas Wiranto.
Sejatinya pemerintah menghormati keberadaan ormas sebagai bagian masyarakat modern dan masyarakat madani. Suatu negara pun bisa maju kalau kelas menengahnya muncul dan kuat, itu ditandai dengan keberadaan ormas.
Namun, ormas-ormas tersebut harus paralel dengan misi-misi negara. Yakni untuk membangun negeri supaya lebih maju, tertib, dan aman. Itu perlu untuk menunjang program pemerintah yang berorientasi menciptakan masyarakat adil, makmur, tertib dan sebagainya.
"Kalau kehadiran ormas justru mengganggu keamanan, ketertiban, dan bertolak belakang dari ideologi negara, apa dibiarkan? Maka jangan dipolemikkan menjadi kesewenangan" sebut dia.
Ormas memang bagian dari demokrasi, tapi, kata Wiranto, mereka tetap harus mengacu pada undang-undang ideologi, dan aturan ketatanegaraan. Jika dilanggar, tentu pemerintah harus mengambil langkah untuk membatasi pelanggaran itu.
"Kalau satu negara, pemerintahan, semuanya bisa melanggar seenaknya, bisa bertentangan ideologi negara? bisa punya bendera sendiri, ideologi sendiri, punya cita-cita sendiri, bagaimana negeri ini?" pungkas Wiranto.
Sumber : Jawa Pos (jpc/headlineislam.com)
