Headlineislam.com - Pakar Hukum Tata Negara dari
Universitas Parahyangan, Bandung,Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf minta pemerintah
segera memproses hukum Ahok karena penistaan agama. Bukan malah disibukkan
mencari-cari alasan yang tidak masuk akal dan membuang segala sumber daya, yang
justru bisa membuat kisruh.
“Ada saja alasan yang tidak masuk
akal yang dikemukakan pemerintah untuk tidak menindak Ahok. Hal ini berbahaya
karena hanya karena seorang Ahok, membuat negara kehilangan wibawanya, presiden
kehilangan akal sehatnya dan rakyat kehilangan harapan,” ujar Asep ketika
dihubungi, Selasa (1/11/2016).
Asep mendukung penuh aksi
demostrasi yang akan dilakukan rakyat pada tanggal 4 November mendatang. Aksi
demo itu tegasnya justru menunjukkan bahwa meski sudah kehilangan harapan pada
pemerintah, tapi rakyat masih memiliki hati nurani untuk menegakan negara hukum
yang berkeadilan.
“Menegakan negara hukum yang
berkeadilan menjadi tujuan utama setiap pemerintahan. Oleh karena itu
seharusnya pemerintah mendukung penuh keinginan rakyat tersebut. Namun yang
terjadi justru sebaliknya, pemerintah mematahkan keinginan rakyat menegakan
hukum. Maka wajar jika rakyat yang masih punya hati nurani pun turun ke jalan,”
tegasnya.
Asep heran dengan pernyataan
presiden bahwa rakyat boleh berdemonstrasi, namun tidak boleh memaksakan kehendak.
”Yang rakyat paksa itu pemerintah menjalankan fungsinya, presiden menjalankan
tugas dan tanggungjawabnya. Aneh kalau rakyat tidak boleh memaksa presiden
melakukan tugasnya dan kewajibannya. Saya bingung dengan pernyataan seperti
itu,” kata Asep.
Menurut Asep, justru dengan
berdemonstrasi rakyat berharap pemerintah menjalankan tugasnya, rakyat masih
percaya bahwa hukum dan aparat hukum yang ada bisa menyelesaikan kasus
penistaan ini.
”Jangan dibolak-balikkan logika
masyarakat karena masyarakat tidak bodoh.Jangan bilang demo adalah hak warga
negara, tapi disertai dengan irama yang mengancam. Demonstrasi itu adalah
rakyat yang sedang menjalankan daulat rakyat.Jangan diputar-putar seolah ada
yang mau menjungkalkan presiden segala macam,” imbuhnya.
Asep malah heran dengan sikap
Jokowi yang meminta agar demo yang dilakukan tidak anarkis karena pada intinya
disini justru pemerintahlah yang sudah bertindak anarkis. Sebab, menurut dia
anarkis itu artinya ketika hukum tidak dijalankan,tidak ada aturan, yang
mengatur dan diatur.
"Sekarang siapa yang anarkis
kalau pemerintah sendiri tidak menjalankan hukum?Rakyat?yah jelas tidak,”
tandasnya.
Sebelumnya dalam sebuah wawancara
sebelum menemui Prabowo kemarin, Jokowi mengatakan bahwa demonstrasi adalah hak
demokratis setiap warga. Namun anehnya, Jokowi mengingatkan agar masyarakat
tidak memaksakan kehendak dan tidak melakukan demo yang anarkis.
{pm/headlineislam.com}



No comments:
Post a Comment