 |
| Umat Islam hadiri majlis Zikir bersama SBY di Monas |
Headlineislam.com – Salah satu syarat menjadi
gubernur di Papua adalah harus beragama kristen dan merupakan warga asli Papua
dan pemeluk agama lainya termasuk Islam juga tidak protes atau keberatan, semua
menghargai dan menghormati pemeluk agama mayoritas di Papua, pernyataan ini
disampaikan oleh netizen bernama Azzam Mujahid Izzulhaq melalui akun Facebook
pribadinya.
“Ketika pemilihan kepala daerah di
Papua, secara tidak tertulis disepakati bahwa untuk calon kepala daerah
mestilah beragama Nasrani dan putera daerah. Kami yg muslim dan pendatang
lapang dada saja. Tidak menyebutnya fanatisme berlebihan terhadap agama dan
pelanggaran SARA. Kami mnyebutnya toleransi dan kearifan lokal,” tulis Azzam
diakun Facebooknya, kamis (31/3/2016).
Kondisi harmonisasi Papua yang
menghargai kulturnya kemudian dibandingkan dengan kondisi Jakarta, ketika
pemeluk agama mayoritas mengharapkan memiliki Gubernur yang memiliki keyakinan
yang sama langsung dicap sebagai pelanggaran SARA.
“Namun sangat berbeda dengan di
ibukota. Ketika suku dan penganut agama mayoritas menginginkan kepala daerahnya
adalah setidaknya muslim walau bukan putera daerah, kenapa harus melabelkan
fanatik berlebihan terhadap agama dan menyebut-nyebut bahwa keinginan tersebut
adalah pelanggaran SARA? Kemana istilah toleransi dan kearifan lokal di
ibukota?” tanya Azzam.
Mengakhiri tulisanya, Azzam
menyindir warga minoritas di Jakarta, “Ataukah memang benar bahwa di Papua
ternyata sudah lebih maju pola berpikir masyarakatnya dibandingkan di ibukota?
Ataukah mungkin lebih baik ibukota Republik Indonesia dipindah saja ke Provinsi
Papua?” (Is)
